Pengadilan Agama Tulang Bawang Pengadilan Agama Tulang Bawang

Denpasar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Dirjen Badan Peradilan Umum menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 7 Pengadilan Tinggi dan 26 Pengadilan Negeri se Indonesia. Yang sebelumnya telah ada 41 (Empat puluh satu) Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, bertempat diDenpasar (19/12/2016). Hal ini menunjukkan bahwa tekad dan usaha yang keras dari Pengadilan dibawah Badan Peradilan Umum untuk terus membenahi pelayanan publik oleh lembaga Peradilan.


Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menerangkan bahwa standar mutu yang dibutuhan oleh lembaga Peradilan sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi Mahkamah Agung. Standar mutu juga diperlukan sebagai alat penggerak untuk memacu aparatur lembaga Peradilan untuk meningkatkan kinerjannya dalam memberikan layanan yang berkwalitas sekaligus sebagai sarana perwujudan akuntabilitas publik dan transparansi lembaga Peradilan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya. Standarisasi atas mutu pelayananPeradilan haruslah senantiasa dievaluasi atau ditingkatkan melalui benchmarking atau pengindentifikasikan praktek terbaik terhadap proses yang sama atau serupa baik secara eksternal maupun internal.


Sedangkan Dirjen Badan Peradilan Umum Herri Swantoro mengutarakan bahwa Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Ditjen Badilum telah memberikan sertifikat kepada 67 pengadilan negeri dan 7 pengadilan tinggi. Untuk mensertifikasi seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se Indonesia dibutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Akan tetapi dengan memberikan kepercayaan dan peran yang lebih besar kepada pengadilan tinggi diharapkan tahun 2018 seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah terakreditasi dan tersertifikasi oleh Ditjen Badilum sehingga Indonesia Court Performance Excellent dapat  segera terwujud.
 

 

Rabu, 7 Desember 2016, Presiden JokowIdodo menyerahkan dokumen DIPA kepada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah di Istana Negara. Turut hadir pada acara ini, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH turut hadir. Dokumen DIPA diterima langsung oleh Ketua MA dan didampingi oleh Plt. Sekretaris MA. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, belanja Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2095,7 triliun atau meningkat 5,6% dibandingkan dengan APBN-P tahun 2015. (ip,ds/rs)

 

Qatar - Humas. Mahkamah Agung RI dan Supreme Judiciary Council (SJS) terus melakukan langkah-langkah breaktrough dalam rangka mewujudkan kerjasama strategis di bidang peradilan. Buah dari upaya dimaksud, terwujud dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Mohammad Hatta Ali, SH., MH dan Ketua Supreme Judiciary Council (SJS) sekaligus Ketua Mahkamah Kasasi Negara Qatar, H.E Mas’ud Mohammed Al Ameri di Gedung Supreme Judiciary Council (SJS), Doha, Negara Qatar pada hari Jum’at, 18 November 2016.

Ketua Mahkamah Agung RI hadir ke Doha, ibu kota negara Qatar pada acara penandatanganan tersebut sehari sebelumnya pada tangal 17 November 2016 atas undangan dari Ketua Supreme Judiciary Council (SJS)  yang diserahkan langsung oleh Duta Besar Negara Qatar dalam acara Courtesy Call di Gedung Mahkamah Agung RI Jalan Merdeka Utara, Kamis 10 November 2016. Duta Besar Qatar menyampaikan bahwa Pemerintah Qatar mendukung penuh kerjasama dibidang peradilan yang digagas oleh dua intitusi yudikatif tertinggi di kedua negara dan berharap besar kerjasama ini dapat memberikan adding value atau nilai tambah bagi bagi peningkatan kerja sama kedua negara yang telah berjalan cukub baik.

Turut hadir bersama Ketua Mahkamh Agung RI dalam kunjungan ini, sejumlah pejabat Mahkamah Agung RI antara lain Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Suwardi, SH., MH., Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Abdul Manan, S.Ip., M.Hum, Hakim Agung, Dr. Amran Suwardi, SH., MH., Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Drs. Abdul Manaf, MH., Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Dr. Nasich Salam Suharto, LC., LL.M dan Kepala Bagian Keungan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Arief Gunawan Syah, SH., MH.

Bidang kerjasama dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani meliputi antara lain menejemen perkara guna percepatan penyelesaian perkara; Implementasi tekhnologi khususnya di bidang menejemen peradilan, menejemen perkara dan pengelolaan berkas kearsipan serta yang paling utama adalah peningkatan kapasitas dan profesionalitas hakim dalam menangani perkara melalui berbagai pelatihan bersama.

Kedua pihak juga sepakat  bekerjasama dalam tukar menukar informasi seputar penerapan hukum Islam di masing-masing negara dan  peran mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) serta bekerjasama dalam pelatihan menejemen perkara/peradilan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

Ketua Al Amiri menyatakan tertarik dengan pengalaman MA dalam mengembangkan mediasi baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan yang digulirkan sejak 2008, melalui Peraturan MA RI Nomor 1 tahun 2008  dan diperbaharui dengan Peraturan MA RI Nomor 1 tahun 2016 . Qatar akan mempelajari sistem mediasi dengan mengirim para hakim Qatar ke Indonesia. Di lain pihak, MA RI juga berminat untuk mempelajari sistem ekonomi syariah khususnya terkait peradilan agama yang relatif lebih  berkembang dan lebih siap dari sisi kelengkapan perangkat hukum baik formil maupun materiil di Qatar.

Sebagai langkah awal pelaksanaan MoU dimaksud, disepakati dalam waktu dekat ini, Qatar akan mengirim para hakimnya ke Indonesia guna mempelajari sistem mediasi di Indonesia, sementara Indonesia akan mempelajari sistem ekonomi syariah terkait kewenangan peradilan agama dengan mengirimkan para hakim, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan perkara di bidang dimaksud. (ns/rs)

 

Jakarta-Humas: Akun facebook palsu atas nama Pimpinan Mahkamah Agung kembali beredar. Setelah pernah menimpa Ketua Mahkamah Agung dengan akun Hatta Ali, kini kasus yang sama menimpa Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Bapak Dr. H.M. Syarifuddin. SH., MH.
Maka sehubungan dengan beredarnya akun facebook palsu tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengabaikan  akun palsu tersebut agar para pencari keadilan dan warga pengadilan hati-hati dan tidak melayani segala permintaan dari akun tersebut. Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu juga mengatakan akun facebook atas nama Muhammad Syarifuddin adalah palsu dan dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI telah mengirimkan surat kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi untuk pemblokiran akun FB palsu tersebut dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. (azh/DS)

 

KETUA MA : TIDAK ADA TAWAR MENAWAR UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN