logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Terkini

Senin, 14 November 2016 bertempat di aula, Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan rapat persiapan penyusunan anggaran tahun 2018. Dalam pengarahannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Drs. H. Bahrussam Yunus, SH,MH menekankan bahwa mengawali anggaran dimulai dengan proses perencanaan anggaran  berdasarkan Rencana Strategis, Proses perencanaan ini akan melibatkan 3 komponen utama Pengadilan, yaitu unsur hakim sebagai pelaksana tugas dan fungsi Pengadilan dalam hal menerima, memeriksa dan memutus perkara, unsur kepaniteraan sebagai pelaksana tugas administrasi peradilan dan kesekretariatan sebagai supporting unit mendukung terlaksananya tugas dan fungsi peradilan. Selanjutnya KPTA Bandarlampung mengingatkan agar seluruh unsur dapat mengajukan usulan-usulan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tersebut kemudian pada saat anggaran turun dimusyawarahkan kembali untuk penggunaannya, dengan demikian tujuan utama anggaran berbasis kinerja dapat terwujud.

 

Arief Hidayat selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, menyampaikan bahwa kegiatan penyusunan anggaran Tahun 2018 ini berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 287/SEK/OT.01.1/10/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Permintaan ADK RKA-KL TA 2018 dan Data Dukung , limit waktu penyerahan Arsip Data Komputer (ADK) dan Data Dukung ini paling lambat tanggal 30 Desember 2016 sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI. Untuk itu Arief Hidayat berharap usulan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sudah jadi lebih awal mengingat kegiatan-kegiatan pada bulan Desember sangat padat seperti penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Penyusunan LkjIP.

Arief Hidayat juga menggambarkan tabel perbandingan anggaran dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dan Pagu Definitif DIPA Tahun 2017 sebagai berikut :

NO

JENIS BELANJA

TAHUN

2015

2016

2017

2018

A

DIPA 01 (BUA)

?

         1

BELANJA PEGAWAI (51)

16,801,658,000.00

14,986,317,000.00

16,558,772,000.00

         2

BELANJA BARANG (52)

 

   
 
  1. Operasional

1,054,342,000.00

1,027,042,000.00

1,287,226,000.00

 
  1. Non Operasional

474,860,000.00

369,709,000.00

369,709,000.00

         3

BELANJA MODAL (53)

10,000,000.00

494,999,999.00

324,000,000.00

JUMLAH

17,286,518,000.00

15,850,026,000.00

18,539,707,000.00

B

DIPA 04 (BADILAG)

268,939,000.00

180,400,000.00

180,400,000.00

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Arief Hidayat, kenaikan dan penurunan prosentasi sangat dipengaruhi faktor antara lain : kebijakan nasional penganggaran dan proses awal penysunan. Untuk itu dalam kesempatan ini diawali dengan proses penyusunan anggaran dengan memohon usulan-usulan dengan harapan semua yang disulkan dapat terealisasi pada tahun 2018 nanti, kemudian untuk Pagu Definitif Tahun 2017 masih ada kemungkinan perubahan harapannya ada tambahan anggaran dan finalnya setelah terbit DIPA Tahun 2017 pada bulan Desember 2016 yang akan datang, tambah Arief Hidayat. (ahid)

 

Add comment

Security code
Refresh


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi




PA Tanjung Karang PA Metro PA Kalianda PA Gunung Sugih
PA Tanggamus PA Kota Bumi PA Krui PA Blambangan Umpu



SIKEP Mahkamah Agung SIMARI Mahkamah Agung Perpustakaan SIPP Mahkamah Agung SIRUP LKPP SIWAS Mahkamah Agung PA Tulang Bawang