Pengadilan Agama Tulang Bawang Pengadilan Agama Tulang Bawang

PA Tulang Bawang I www.pa-tulangbawang.go.id

Mengala (Selasa, 29/11/2016)— Pengadilan Agama (PA) Tulang Bawang menyelenggarakan Diskusi Hukum dengan topik “Sosialisasi Materi Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah” yang dilaksanakan di ruang sidang PA Tulang Bawang. Dalam acara yang diikuti oleh seluruh aparatur PA Tulang bawang tersebut, bertindak sebagai pemateri diskusi adalah, Irkham Soderi, SHI., MHI., dengan moderator diskusi, Arifin, SHI., keduanya adalah hakim PA Tulang Bawang.

Dalam sambutannya, Ketua PA Tulang Bawang, Drs. Rahmat, mengingatkan pada seluruh peserta diskusi bahwa permasalahan ekonomi syariah bukan hal yang asing lagi bagi warga PA, karena sejak tahun 2006, sengketa dibidang ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan PA, oleh karena itu sudah semestinya warga PA mengetahui ekonomi syariah baik secara konsep, praktik maupun teknis penanganan sengketanya di PA. “Kita bersyukur bahwa Bapak Irkham Soderi, baru saja selesai mengikuti Diklat Sertifikasi Ekonomi bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama yang diselenggarakan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI dari 6 s.d 22  November 2016, mari kita sama-sama belajar dan sharing pengetahuan kepada Beliau” lanjutnya pria Makasar yang rendah hati ini.

Dalam pemaparannya, Irkham menyampaikan bahwa kajian ekonomi syariah meliputi banyak aspek sehingga untuk memahaminya butuh diskusi yang intensif dan berkesinambungan. Menurut pria asal Purbalingga ini, selama mengikuti Diklat sertifikasi, setidak-tidaknya ada 17 materi yang disajikan oleh para mentor, antara lain : akad syariah, hukum acara ekonomi syariah, wanprestasi dan PMH, eksekusi hak tanggungan, alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta aspek material ekonomi syariah yang mencakup perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan wakaf. Selain itu, peserta diklat juga diberi kesempatan untuk berkunjung ke Bursa Efek Indonesia (BEI)  untuk mengetahui secara langsung daftar efek, praktik serta informasi perkembangan seputar pasar modal syariah.

“Sayangnya, umat Islam belum berperan optimal dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama pasar modal, hal ini berbeda dengan masyarakat Muslim di Malaysia dan Singapura yang telah menunjukan peran nyata dalam pengembangan ekonomi syariah terbukti Malaysia menduduki posisi kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura dalam hal berinvestasi pada saham-saham syariah” tutur Irkham berkaitan dengan kunjungannya ke BEI.

Sejak diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sudah banyak sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke PA. Ada beberapa model sengketa terkait sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan PA, antara lain : Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Barang Jaminan hilang, Barang Jaminan nilainya tidak sesuai kesepakatan, Status hukum obyek Jaminan bermasalah, Surat kuasa mutlak eksekusi jaminan (dibawah tangan), Pelanggaran ketentuan lelang jaminan, dll.

Meskipun sudah banyak perkara ekonomi syariah ditangani PA, namun citra PA sebagai pengadilan yang terlanjur diasosiasikan sebagai pengadilan “perceraian”, nampaknya menjadi tantangan tersendiri. “Suatu ketika ada seorang anggota direksi sebuah bank syariah yang mengajukan perkaranya ke PA, kemudian secara kebetulan, ia bertemu dengan tetangganya yang tengah mengurus perkara perceraian. Lalu tetangga tersebut menelpon istri sang bankir dan mengatakan padanya bahwa saat ini suaminya ada dipengadilan sedang mengurus perceraian” tutur Irkham yang disambut gelak tawa peserta diskusi.

Terkait, dengan terobosan penanganan sengketa ini, Irkham menambahkan bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah  dengan asas cepat sesuai denagn laju kegiatan bisnis yang cepat dan dinamis, diwacanakan adanya persidangan sederhana dengan hakim tunggal terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya 250 juta rupiah,  sedangkan untuk perkara di atas 250 juta rupiah akan ditangani langsung oleh MA.

Akhirnya, setelah memakan waktu lebih satu setengah jam, diskusi pun berakhir dengan menyisakan tanggapan dan pertanyaan dari para peserta, salah satu yang menarik adalah : apakah sudah tersedia pelatihan, panduan atau instrument yang dapat digunakan oleh kepaniteraan, khususnya petugas penerimaan perkara dalam hal penerimaan dan registrasi perkara ekonomi syariah ? (Destia/Putra)

 

Comments  

#1 Shobirin 2016-11-30 12:11
Wajar Singapura dan Malaysia urutan pertama dan kedua dlm investasi saham syariah krn scr kuantitaspenduduk lbh sedikit sehingga terlihat investor cenderung lbh banyak,tp mungkin jk dibandingkan dg Indonesia dg kuantitas investor tanpa berbanding dg kuantitas penduduk, bs jd Indonesia yg dominan.

Salut retorika kalimat beritanya bagus dan sistematik. Siapa yg konsep ya?

Add comment

Security code
Refresh

  1. ADMINISTRASI PERKARA